BANDUNG ONLINE NEWS

 PKS Sukasari, Salah seorang mantan aktivis PPP saat ditemui di sela-sela pelantikan pengurus DPC PKS Kecamatan Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur mengungkapkan bahwa hanya PKS lah yang bisa memperhatikan masyarakat tanpa melihat musim pemilu.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu disini sudah bosan dengan janji para partai peserta pemilu yang cuma omong kosong," ujar mantan aktivis PPP sejak era Soeharto ini.

Hal senada diamini oleh salah seorang tokoh pemuda ketika menerima bantuan dari PKS berupa kostum baju bola

Di tempat yang sama, Ketua DPD PKS Kabupaten alor,  Rahmat Laba mengatakan PKS bukanlah partai musiman ketika ada pemilu.

"Terpilih dan tidak terpilih caleg PKS, kami tetap bekerja melayani bapak ibu sekalian. Apa yang kami lakukan adalah bagian dari komitmen kami bersama bapak ibu sekalian untk membangun bangsa ini Insha Allah," ungkapnya.

sumber: pksnongsa

PKS Sukasari, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan pidato cukup keras dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta Convention Center (JCC). Jokowi menuntut reformasi PBB, mengkritik IMF, Bank Dunia, serta mengajak seluruh kepala negara agar membebaskan negara Palestina dari penjajahan.

Di balik kerasnya isi pidato Jokowi ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam penyusunannya. Politikus PKS Nasri Djamil menyatakan kewajarannya jika pidato yang banyak menuai pujian itu tidak disusun sendiri oleh Jokowi. Sebab, kata dia, siapapun dan di manapun seorang Presiden pasti menyusun pidatonya tak seorang diri.

"Ya Presiden kan memang gitu, mana sempat seorang Presiden menyusun pidatonya sendiri. Yang penting kan idenya dari dia (Jokowi)," kata Nasir saat dihubungi, Kamis (24/3).

Anggota Komisi III DPR ini juga memuji pidato Jokowi tersebut, yang menurut dia sangat mampu dipahami oleh masyarakat dan sangat berwibawa.

"Ya asal dia mampu merealisasikan pidatonya itu," ucapnya.

Pidato Jokowi di pembukaan KAA Rabu (23/4) menuai pujian dari berbagai pihak. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengungkapkan, ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan isi pidato itu. Meski demikian, kata Luhut, Presiden Jokowi tetap yang memutuskan pidato tersebut.

"Banyak (penyusun pidato), ada dari Mensesneg, Andi Widjajanto, Kementerian Luar Negeri tentu difinalisasi sama Sukardi Rinakit," kata Luhut di JCC, Jakarta, Rabu (22/4).

Luhut menuturkan penyusunan pidato itu sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari dan difinalisasi oleh Jokowi pada Selasa (21/4). Dia mengakui ada beberapa masukan dari pihak-pihak lain terkait isi pidato tersebut.

"Pidato itu kalau bahannya udah seminggu lalu tapi ada masukan sana-sini, terakhir kemarin sore jam setengah enam presiden finalisasi," terangnya.

Namun pernyataan Luhut itu menuai kecaman. Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Sihol Manullang, mengatakan, membocorkan siapa penulis pidato Jokowi sebagai Kepala Negara RI yang berbicara dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), adalah tindakan merendahkan negara. Masalah ini harus diusut.

"Kalau pun ada yang menulis pidato, pasti hanya membahasakan pemikiran Jokowi termasuk Tri Sakti dan Nawacita. Jangan ada yang menganggap diri hebat. Ini mempermalukan bangsa," tegas Sihol dalam siaran persnya. (mz)

sumber: Merdeka

PKS Sukasari, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra, Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta menggalang dukungan untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketiga fraksi itu telah mulai mengumpulkan tanda tangan rekan-rekannya sesama anggota DPRD sejak Senin (6/4).

Hak menyampaikan pendapat kini digulirkan menindaklanjuti hasil penyelidikan Panitia Khusus Hak Angket yang menyatakan Ahok melakukan tindakan melawan hukum. (Baca: Pansus Angket DPRD DKI Putuskan Ahok Bersalah)

Walau tindak lanjut atas hasil penyelidikan Pansus Hak Angket baru akan diputuskan oleh pimpinan DPRD DKI dalam rapat pimpinan pekan depan, ketiga fraksi anggota Koalisi Merah Putih tersebut sudah mulai mengumpulkan tanda tangan dari para anggotanya untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan DPRD.

"Kami telah mengumpulkan tanda tangan. Jadi pekan depan akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD dulu," kata anggota Fraksi Gerindra, Syarif, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Syarif, saat ini ada 28 anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menandatangani usul pengajuan hak menyatakan pendapat --salah satu hak yang dimiliki legislatif terkait kebijakan pemerintah yang dianggap penting. Hak ini adalah hak tertinggi lembaga legislatif setelah hak angket dan hak interpelasi.

Pengajuan usul hak menyatakan pendapat mensyaratkan minimal 20 tanda tangan dari anggota DPRD. Setelah syarat itu terpenuhi, pimpinan DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak usulan tersebut dalam rapat pimpinan.

Jika disetujui, usul hak menyatakan pendapat akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Hak tersebut bisa digolkan apabila mendapat dukungan dari 2/3 anggota DPRD yang hadir saat rapat paripurna berlangsung.

Terkait kesimpulan Pansus Hak Angket yang menyatakan Ahok melanggar hukum, menurut Syarif seharusnya DPRD bisa langsung melayangkan kepada Ahok. "Saya baca di undang-undang tidak ada sanksi teguran. Sanksinya langsung pemberhentian," kata dia seperti dilansir CNN.

Menurut dia, sedikitnya 28 anggota DPRD Jakarta dari Gerindra, Golkar, dan PKS memang telah berniat untuk memberhentikan Ahok melalui pengajuan hak menyatakan pendapat dengan pertimbangan hasil penyelidikan Pansus Hak Angket.

Ahok sendiri tak gentar dengan rencana pemakzulan terhadapnya. Ia justru menantang DPRD DKI dengan mengatakan seharusnya hak menyatakan pendapat diajukan kemarin usai Pansus Hak Angket membacakan kesimpulannya. (mir)

PKS Sukasari, Jakarta - Fraksi PKS di DPR RI menggelar lomba penulisan bertema kebangsaan sebagai bentuk andil mencegah paham radikal di masyarakat karena harus disikapi dengan bijak.

"Fraksi PKS meyakini lebih banyak orang Indonesia yang mencintai negerinya daripada menjual negara ganya demi pemahaman sempit baik kedaerahan atau keyakinan agama," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Ruang Rapat Fraksi PKS di Jakarta, Rabu.

Jazuli mengatakan latar belakang lomba itu adalah globalisasi yang menjadi salah satu tantangan terbesar nasionalisme setiap bangsa.

Menurut dia di era globalisasi ini mulai bangkit isu radikalisme dan tran nasional sehingga lomba itu bertujuan untuk memperkokoh nasionalisme dan NKRI.

"Fraksi PKS ingin ikut serta mengokohkan nilai-nilai agama sebagai perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Jazuli mengatakan di era globalisasi apabila kurang pandai memagari nasionalisme maka akan memudar. Dia menegaskan F-PKS tidak ingin paham radikal menodai agama di Indonesia yang sudah lama dianut.

Dia menjelaskan beberapa tema dalam lomba karya tulis itu antara lain "Karakteristik Demokrasi Pancasila", dan "Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keutuhan NKRI".

Selain itu lomba itu dibagi ke dalam tiga kategori yaitu pelajar dan mahasiswa, kategori umum dan kategori ibu rumah tangga.

Selain itu Jazuli mengatakan lomba itu juga untuk memperingati ulang tahun PKS ke-17.

sumber: antara

PKS Sukasari, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengajukan pemblokiran beberapa website Islam kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika tanpa melakukan klarifikasi dan penelitian lebih dahulu.

"Pemblokiran sembarangan terhadap situs Islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan maka kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/4).

Ia menambahkan seharusnya pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola situs untuk berdialog sebelum diblokir. Dia menjelaskan tujuan dialog adalah memberikan hak jawab dan klarifikasi, apabila mereka menolak serta tidak kooperatif maka wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk jadi catatan publik.

"Sampaikanlah surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola situs tersebut dan tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas," ujarnya.

Ia mengatakan BNPT seharusnya berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Hal itu, menurut dia, termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengetahui apakah konten dalam situs itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam.

"Jangan sampai situs yang menyampaikan ayat Al quran dan sunah Nabi Muhammad serta mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal," katanya.

Menurutnya jika pemblokiran itu tetap dilakukan maka ke depan eksistensi situs media informasi dan pendidikan Islam terancam oleh rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam.

Dia menegaskan karena banyaknya aspirasi di media sosial, surat pengaduan, dan pesan singkat ke DPR maka DPR RI akan memanggil pihak Pemerintah. "Teman-teman di Komisi I, II, III, dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag, dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," ujarnya.

sumber: republika

PKS Sukasari, Bandung - Menjelang Munas PKS, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil yakin bahwa partainya tidak akan bernasib seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan ketika menghadapi musyawarah nasional untuk menentukan kepengurusan baru.

“Kami punya keyakinan tidak akan seperti itu,” ujar Nasir di Kantor Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Keyakinan bahwa PKS tidak akan terbelah, menurut Nasir, karena PKS adalah partai ideologis. PKS diakui Nasir bukan partai yang digunakan masing-masing kadernya sebagai kendaraan pribadi untuk mencapai kekuasaan.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, yang menjadi perbedaan PKS dengan partai-partai lainnya ialah sifat kekeluargaan yang memperkecil potensi terbelah.

“Melalui pengurus-pengurus di daerah-daerah, kami punya keyakinan bahwa PKS ini kan salah satu yang mengikat partai ini adalah persaudaraan. Itu yang membuat kami nyaman di dalam,” tutur Nasir.

(Imanuel Nicolas Manafe)

sumber: inipks.com